Landesa bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga multilateral untuk mendukung upaya reformasi lahan dan mengangkat hak atas tanah dalam agenda pembangunan regional. Sejak tahun 2015, ketika Landesa mulai bekerja di wilayah tersebut, upaya-upaya ini telah membantu hampir 300.000 rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki tanah untuk mendapatkan hak atas tanah mereka sendiri, dan telah membantu memperkuat hak atas tanah bagi ratusan ribu orang lainnya.

Melalui program-programnya, Landesa Indonesia berupaya untuk menegakkan hak penguasaan tanah adat atau ulayat bagi masyarakat adat, termasuk kelompok pemuda dan perempuan, di wilayah pesisir. Landesa Indonesia menggunakan penelitian, termasuk penelitian aksi partisipatif, sebagai alat penting untuk memahami hubungan antara penguasaan tanah dan sumber daya masyarakat dengan jasa ekosistem mangrove. Inisiatif penelitian di Landesa Indonesia telah menghasilkan temuan berbasis data yang mendukung pejabat pemerintah selama pembuatan kebijakan untuk konservasi mangrove dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Di antaranya, penilaian layanan ekosistem menghasilkan hasil kuantitatif yang menunjukkan nilai ekosistem mangrove dan kaitannya dengan pemanfaatan oleh masyarakat dan penguasaannya, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi proses pengambilan keputusan pemerintah untuk program pembangunan mereka dengan juga melibatkan pemegang hak untuk hasil yang lebih berkelanjutan.