Jakarta, 28 Oktober 2026 – Ketimpangan penguasaan lahan dan wilayah tangkap laut di kawasan pesisir Indonesia terus memperluas jurang kemiskinan dan meminggirkan kelompok rentan, terutama perempuan nelayan dan perempuan adat. Dalam forum publik bertajuk “Lingkar Temu Tenurial: Kepastian Ruang Hidup Masyarakat Pesisir yang Responsif Gender untuk Kedaulatan Pangan” yang diselenggarakan oleh Landesa Indonesia berkolaborasi dengan Prodi Kajian Gender Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Jakarta pada Selasa (27/10/2026), para pakar, akademisi, aktivis, serta perwakilan perempuan pesisir menyerukan integrasi yang nyata antara kepastian tenurial, kesetaraan gender, dan kedaulatan pangan nasional.

Tata kelola akses, kontrol, dan kepemilikan lahan dipengaruhi oleh hubungan sosial, termasuk relasi gender. Hal ini menyiratkan bahwa perspektif gender dan inklusi sosial (GESI) sangat penting dalam memahami hak dan pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Di Indonesia, gender dan relasi sosial lainnya (misalnya etnisitas, kelas sosial ekonomi, kelas sosial, usia, agama, status perkawinan) beroperasi dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam yang berbeda namun saling terkait, mulai dari keluarga inti, keluarga besar/klan, masyarakat, pasar, dan negara. Kajian Cepat ini berupaya untuk memahami bagaimana gender dan dimensi sosial lainnya membentuk tata kelola dan hak atas lahan dan sumber daya alam serta hubungannya dengan ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan di daerah pedalaman atau konservasi mangrove di daerah pesisir di Indonesia. Penilaian ini berfokus pada tata kelola lahan dan sumber daya alam di Area Penggunaan Lain (APL).