Pers & Media

Press Release

30Sep Kebijakan

Opsi-Opsi Tenurial untuk Penguasaan dan Pemanfaatan Mangrove di Kawasan Area Penggunaan Lain

Luas ekosistem mangrove Indonesia dalam Peta Mangrove Nasional tahun 2024 mencapai 3.440.464 hektare (Ha)1 atau setara 21% dari total mangrove di dunia2. Distribusi ekosistem mangrove di Indonesia utamanya terdapat di Papua dengan sekitar 45% mangrove Indonesia berlokasi di wilayah tersebut. Sisanya sekitar sekitar 21,1% terdapat di pulau Kalimantan dan sekitar 19,4% di Sumatra.3 Ekosistem mangrove merupakan ekosistem penting karena mempunyai peran strategis melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan bada, menjadi habitat keanekaragaman hayati,4 penyimpan cadangan karbon, sumber pangan, hingga menyediakan jasa-jasa kultural seperti ekowisata dan ritual.
Selengkapnya
by Root Admin 30/09/2026
30Sep Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial

Pengadministrasian Tanah yang Transformatif Gender dan Inklusif Sosial

Administrasi pertanahan merupakan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA. Pengadministrasian pendaftaran tanah merupakan salah satu program prioritas kebijakan pertanahan nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria tahun 2000 lalu melalui Ketetapan MPR No IX tahun 2000 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Dalam kerangka ini, Kementerian ATR BPN sebagai penanggung jawab dan pelaksana penataan dan penatagunaan pertanahan di Indonesia memastikan dalam Permen ATR BPN No 7 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian ATR BPN, untuk menuntaskan pendaftaran seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2025.
Selengkapnya
by Root Admin 30/09/2026
19Nov BeritaPress Release

Urgensi Penguatan Pelaksanaan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Tanggal 19 November 2025 menandai tonggak bersejarah bagi Marga Patai dan Marga Rematobi di Kepulauan Yapen karena mereka menerima salinan Daftar Tanah Ulayat (DTU) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional saat berlangsungnya acara sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Papua serta pencanangan pemetaan wilayah adat. Acara ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, beserta pejabat pemerintah Provinsi Papua, dan Kabupaten Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, serta Majelis Rakyat Papua. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan tanah ulayat/tanah adat masyarakat hukum adat. Capaian penting ini terwujud melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/Ka BPN No. 14/2024).
Selengkapnya
by Root Admin 19/11/2025
  • 1
  • 2

Earned Media

Selengkapnya >>

30Sep Kebijakan

Opsi-Opsi Tenurial untuk Penguasaan dan Pemanfaatan Mangrove di Kawasan Area Penggunaan Lain

Luas ekosistem mangrove Indonesia dalam Peta Mangrove Nasional tahun 2024 mencapai 3.440.464 hektare (Ha)1 atau setara 21% dari total mangrove di dunia2. Distribusi ekosistem mangrove di Indonesia utamanya terdapat di Papua dengan sekitar 45% mangrove Indonesia berlokasi di wilayah tersebut. Sisanya sekitar sekitar 21,1% terdapat di pulau Kalimantan dan sekitar 19,4% di Sumatra.3 Ekosistem mangrove merupakan ekosistem penting karena mempunyai peran strategis melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan bada, menjadi habitat keanekaragaman hayati,4 penyimpan cadangan karbon, sumber pangan, hingga menyediakan jasa-jasa kultural seperti ekowisata dan ritual.
Selengkapnya
by Root Admin 30/09/2026
30Sep Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial

Pengadministrasian Tanah yang Transformatif Gender dan Inklusif Sosial

Administrasi pertanahan merupakan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA. Pengadministrasian pendaftaran tanah merupakan salah satu program prioritas kebijakan pertanahan nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria tahun 2000 lalu melalui Ketetapan MPR No IX tahun 2000 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Dalam kerangka ini, Kementerian ATR BPN sebagai penanggung jawab dan pelaksana penataan dan penatagunaan pertanahan di Indonesia memastikan dalam Permen ATR BPN No 7 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian ATR BPN, untuk menuntaskan pendaftaran seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2025.
Selengkapnya
by Root Admin 30/09/2026
19Nov BeritaPress Release

Urgensi Penguatan Pelaksanaan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Tanggal 19 November 2025 menandai tonggak bersejarah bagi Marga Patai dan Marga Rematobi di Kepulauan Yapen karena mereka menerima salinan Daftar Tanah Ulayat (DTU) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional saat berlangsungnya acara sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Papua serta pencanangan pemetaan wilayah adat. Acara ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, beserta pejabat pemerintah Provinsi Papua, dan Kabupaten Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, serta Majelis Rakyat Papua. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan tanah ulayat/tanah adat masyarakat hukum adat. Capaian penting ini terwujud melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/Ka BPN No. 14/2024).
Selengkapnya
by Root Admin 19/11/2025
  • 1
  • 2