Pers & Media

Press Release

30Okt Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial

Suara Perempuan Pesisir dan Perempuan Adat di Lingkar Temu Tenurial

Jakarta, 28 Oktober 2026 – Ketimpangan penguasaan lahan dan wilayah tangkap laut di kawasan pesisir Indonesia terus memperluas jurang kemiskinan dan meminggirkan kelompok rentan, terutama perempuan nelayan dan perempuan adat. Dalam forum publik bertajuk “Lingkar Temu Tenurial: Kepastian Ruang Hidup Masyarakat Pesisir yang Responsif Gender untuk Kedaulatan Pangan” yang diselenggarakan oleh Landesa Indonesia berkolaborasi dengan Prodi Kajian Gender Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Jakarta pada Selasa (27/10/2026), para pakar, akademisi, aktivis, serta perwakilan perempuan pesisir menyerukan integrasi yang nyata antara kepastian tenurial, kesetaraan gender, dan kedaulatan pangan nasional.
Selengkapnya
by Root Admin 30/10/2026
30Okt Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial

Sistem Tenure Berperspektif Gender, Ketahanan Pangan dan Perlindungan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Nagekeo dan Ngada, Nusa Tenggara Timur

Tata kelola akses, kontrol, dan kepemilikan lahan dipengaruhi oleh hubungan sosial, termasuk relasi gender. Hal ini menyiratkan bahwa perspektif gender dan inklusi sosial (GESI) sangat penting dalam memahami hak dan pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Di Indonesia, gender dan relasi sosial lainnya (misalnya etnisitas, kelas sosial ekonomi, kelas sosial, usia, agama, status perkawinan) beroperasi dalam tata kelola lahan dan sumber daya alam yang berbeda namun saling terkait, mulai dari keluarga inti, keluarga besar/klan, masyarakat, pasar, dan negara. Kajian Cepat ini berupaya untuk memahami bagaimana gender dan dimensi sosial lainnya membentuk tata kelola dan hak atas lahan dan sumber daya alam serta hubungannya dengan ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan di daerah pedalaman atau konservasi mangrove di daerah pesisir di Indonesia. Penilaian ini berfokus pada tata kelola lahan dan sumber daya alam di Area Penggunaan Lain (APL).
Selengkapnya
by Root Admin 30/10/2026
08Okt Learning

Webinar Restorasi Mangrove, Hukum dan Kepemilikan Tanah | Aliansi Mangrove Global

Webinar ini menampilkan Profesor Madya Justine Bell-James, seorang ahli hukum lingkungan yang telah banyak menerbitkan karya tentang hambatan hukum terhadap restorasi pesisir dan isu-isu hukum terkait kenaikan permukaan laut, serta Mark West dan Mardha Tillah, dari Landesa, sebuah organisasi yang bekerja dengan masyarakat tentang hak atas tanah. Mereka berbicara tentang pekerjaan Landesa terkait hutan bakau di Teluk Benggala dan Asia Tenggara.
Selengkapnya
by Root Admin 08/10/2026
  • 1
  • 2

Earned Media

Selengkapnya >>

30Sep Kebijakan

Opsi-Opsi Tenurial untuk Penguasaan dan Pemanfaatan Mangrove di Kawasan Area Penggunaan Lain

Luas ekosistem mangrove Indonesia dalam Peta Mangrove Nasional tahun 2024 mencapai 3.440.464 hektare (Ha)1 atau setara 21% dari total mangrove di dunia2. Distribusi ekosistem mangrove di Indonesia utamanya terdapat di Papua dengan sekitar 45% mangrove Indonesia berlokasi di wilayah tersebut. Sisanya sekitar sekitar 21,1% terdapat di pulau Kalimantan dan sekitar 19,4% di Sumatra.3 Ekosistem mangrove merupakan ekosistem penting karena mempunyai peran strategis melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan bada, menjadi habitat keanekaragaman hayati,4 penyimpan cadangan karbon, sumber pangan, hingga menyediakan jasa-jasa kultural seperti ekowisata dan ritual.
Selengkapnya
by Root Admin 30/09/2026
30Sep Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial

Pengadministrasian Tanah yang Transformatif Gender dan Inklusif Sosial

Administrasi pertanahan merupakan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA. Pengadministrasian pendaftaran tanah merupakan salah satu program prioritas kebijakan pertanahan nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan reforma agraria tahun 2000 lalu melalui Ketetapan MPR No IX tahun 2000 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Dalam kerangka ini, Kementerian ATR BPN sebagai penanggung jawab dan pelaksana penataan dan penatagunaan pertanahan di Indonesia memastikan dalam Permen ATR BPN No 7 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian ATR BPN, untuk menuntaskan pendaftaran seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2025.
Selengkapnya
by Root Admin 30/09/2026
19Nov BeritaPress Release

Urgensi Penguatan Pelaksanaan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Tanggal 19 November 2025 menandai tonggak bersejarah bagi Marga Patai dan Marga Rematobi di Kepulauan Yapen karena mereka menerima salinan Daftar Tanah Ulayat (DTU) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional saat berlangsungnya acara sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Papua serta pencanangan pemetaan wilayah adat. Acara ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, beserta pejabat pemerintah Provinsi Papua, dan Kabupaten Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, serta Majelis Rakyat Papua. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan tanah ulayat/tanah adat masyarakat hukum adat. Capaian penting ini terwujud melalui pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/Ka BPN No. 14/2024).
Selengkapnya
by Root Admin 19/11/2025
  • 1
  • 2